Selasa 29 Nov 2022 01:03 WIB

BP Tapera Optimistis Target Realisasi FLPP 2022 Tercapai

BP Tapera mencatat realisasi FLPP hingga 25 November telah mencapai 195.545 unit

Rep: rahayu subekti/ Red: Hiru Muhammad
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dalam penyaluran pembiayaan syariah KPR Tapera Syariah di Aceh.
Foto: dok. BSI
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dalam penyaluran pembiayaan syariah KPR Tapera Syariah di Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis target realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2022 dapat tercapai. BP Tapera mencatat realisasi FLPP hingga 25 November telah mencapai 195.545 unit senilai Rp 21,76 triliun sehingga total penyaluran sejak 2010 sebanyak 1.139.124 unit senilai Rp 96,93 triliun.

“Dari target 226 ribu unit, kami optimis menuntaskan di akhir tahun,” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam pernyataan tertulisnya, Senin (28/11/2022). 

Baca Juga

Dia menuturkan, optimisme tersebut berkat dukungan dari semua pihak. Dukungan tersebut termasuk dari bank penyalur dan para pengembang yang berkontribusi dalam realisasi FLPP. “Optimisme ini akan kami teruskan pada tahun mendatang dengan target 2023 sebanyak 220 ribu unit senilai Rp 25,18 triliun,” ucap Adi.

Sementara itu untuk penyaluran pembiayaan Tapera per 25 November 2022 telah terealisasi akad pembiayaan sebesar 4.502 unit senilai Rp 673,75 miliar. Akad pembiayaan Tapera tersebut melalui Bank BTN, BRI, BTN, BSI, dan BJB untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR).

Adi menambahkan, Pada 2023, penyaluran pemanfaatan dana BP Tapera akan ditargetkan senilai Rp 850 miliar atau 10ribu unit. Adi mengharapkan semua program yang dikelola oleh BP Tapera, baik FLPP maupun Tapera akan meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.  “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan rumah atau backlog,” tutur Adi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement