IHRAM.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan Israel telah mencuri 600 juta meter kubik dari 800 juta meter kubik Palestina dan mengalihkannya ke kota-kota dan permukimannya. Pernyataan ini disampaikannya pada Konferensi Air Arab Keempat yang diselenggarakan oleh Negara Palestina.
Shtayyeh mengatakan dua pertiga dari air tanah Palestina di Tepi Barat digunakan di Israel, menjelaskan bahwa rata-rata orang Israel mengkonsumsi 430 liter air per hari, sementara orang Palestina hanya mengkonsumsi 72 liter, jauh lebih sedikit dari rata-rata global 120 liter.
"Kami berjuang untuk hak atas air kami, dan konferensi ini membuka mata untuk lebih banyak kerja sama Arab di sektor air," kata Shtayyeh, dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (29/11/2022).
Shtayyeh menjelaskan pemerintah Palestina menerapkan strategi pemanenan air dan telah meluncurkan proyek bendungan di Wadi Al-Far'a. Palestina mengerjakan pembangunan proyek desalinasi air besar di Gaza, yang didanai oleh Uni Eropa dan donor lainnya.
Perdana Menteri menjelaskan pemerintahnya, sejak menjalankan tugasnya 3,5 tahun lalu, telah menginvestasikan sekitar 500 juta dolar dalam proyek air dan sanitasi, berterima kasih kepada mitra internasional yang telah membiayai sektor strategis ini.
Shtayyeh memperingatkan Laut Mati terancam kekeringan total pada 2044 karena tindakan Israel, termasuk mengalihkan sumber daya airnya. Perusahaan Israel juga menambang mineral dan garam di Laut Mati.
"Air di dunia Arab adalah masalah politik dan ekonomi yang memerlukan visi strategis dan negara kita menghadapi tantangan nyata terkait kelangkaan sumber daya air dan pencurian," katanya dalam konferensi bertajuk "Arab Water Security for Life, Development and Peace".
Shtayyeh mengungkapkan air merupakan komponen utama dalam konflik Palestina-Israel. Selain itu permukiman pertanian Israel juga bertujuan mengontrol sumber daya air sejak tahap awal konflik.
“Walaupun pentingnya solusi teknologi untuk krisis air, itu bukanlah pengganti realisasi hak atas air berdasarkan hukum internasional, untuk memenuhi kesenjangan antara ketersediaan sumber daya air dan kebutuhan yang meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
