Surabaya - Kabar pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir pada 15 Juli 2022 disambut positif pihak DPRD Jawa Timur. Para wakil rakyat memiliki setumpuk harapan untuk memecah stagnasi dan kebuntuan pembangunan keuangan yang selama ini belum teratasi.
Sambutan positif ini wajar muncul dari kalangan DPRD Jatim. Mengingat sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan dilanjutkan Penjabat (Pj) yang semuanya bersifat sementara. Sehingga tidak ada kewenangan yang maksimal sebagai ketua tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan cenderung membuat roda pemerintah di Jawa TImur tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kurang kondusif, khususnya dalam setiap pembahasan APBD.
Hadi Dediansyah, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyampaikan bahwa pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru memunculkan secercah harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Konsep dan kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa diyakini bakal berjalan dengan baik.
"Saya optimis dengan dilantiknya Sekdaprov Jatim definitif ini dapat mengimplementasikan program-program Gubernur Khofifah, kami percaya Gubernur Khofifah tidak salah pilih Sekdaprov,” terang pria yang akrab disapa Cak Dedi ini, Kamis (14/7/2022).
Wakil Ketua Komisi A periode 2019-2022 yang kini pindah tugas ke Komisi E ini mengaku cukup memahami situasi dan kondisi pemerintahan Jawa Timur yang sebelumnya kurang terkoordinasi dengan Baik. Sehingga banyak program Gubernur yang termaktub dalam Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Program Gubernur kami akui cukup Bagus, tapi kalau implementasinya tidak berjalan Baik, korbannya tentu masyarakat Jawa Timur. Nah, kami tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi,” ujar politisi yang disebut-sebut bakal maju di Pilwali Surabaya 2024 nanti.
Senada, Mathur Husyairi anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim mengungkapkan banyak dinamika yang mewarnai proses penetapan Sekdprov Jatim. Mulai dari menetapkan pejabat sementara yang nyatanya bikin amburadul pemerintahan. Nah, hal semacam itu jangan ada lagi di Jawa TImur.
"Meski begitu saya menghormati keputusan apapun yang dilakukan gubernur, sebab user-nya adalah gubernur,” ujar Mathur.
Salah satu vokalis Indrapura ini siap menjalankan fungsinya sebagai legislatif melakukan kontrol kebijakan pemprov. Kebijakan CETTAR (cepat efisien tanggap transparan dan responsif harus menjadi nafas utama seluruh pejabat di eksekutif utamanya Sekdaprov.
"Jangan kemudian ada komunikasi yang tidak bagus, antara eksekutif dan legislatif,” tegas anggota Komisi E ini.
Dengan dilantiknya Sekdaprov definitif nanti, kata Matur, maka jabatan sekretaris daerah harus menjadi leader yang bagus dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), legislatif, seluruh jajaran samping (Forkopimda).
"Karena mereka (OPD dan sekdaprov) harus mampu mengimplementasikan dan menerjemahkan visi misi gubernur. Sekdaprov nanti harus bisa mewujudkan Jatim Bangkit dan pemulihan ekonomi,” pungkas Matur.
Sementara itu, M Khulaim Junaidi, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN mengaku sangat senang dengan kabar kepastian pelantikan Sekdaprov Definitif ini. Setelah satu tahun lebih Pemprov Jatim tidak terisi sekda, hanya Plh dan Pj. Tentu keputusan ini bisa menjadi solusi atas terkendalanya kerja cepat Gubernur dalam rangka percepatan pembanguna Jatim.
“Dengan adanya definitif ini, pastinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Tapi perlu kerja extraordinary,” ujar Khulaim.
Tapi yang jelas dengan Sekdaprov definitif ini, Gubernur Khofifah sudah menyelesaikan satu tugas pentingnya. DPRD melihat ada keseriusan dari Gubernur untuk bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan di Jawa TImur. Karena fungsi Sekda ini harus bisa memanage dan mensinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program pemerintah. “Antar OPD harus sinergi. Karena banyak program yang harus melibatkan banyak OPD. Misalnya program pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan sebagainya,” tandasnya.
Khulaim menyebut, Sekda yang lama, dinilai belum maksimal dalam memaksimalkan sinergi antar OPD. Karena banyak program yang berjalan sendiri-sendiri. Hal semacam itu diharapkan jangan sampai terulang lagi di sekdaprov yang baru ini. Khususnya menjelang pembahasan Perubahan APBD 2022. Perlu ada Langkah kongkrit untuk percepatan P-APBD agar penggunaan Anggaran di akhir tahun lebih efektif, tidak terlambat atau menimbulkan SILPA.
“Di P-APBD kami berharap lebih awal, supaya Anggaran itu bisa segera keluar (terserap) agar masyarakat bisa segera merasakan program pemerintah. Tidak menunggu di akhir tahun agar roda Perekonomian di Jatim berjalan dengan Baik,” pesannya.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah secara prinsip menyambut positif jika benar pelantikan Sekdaprov Jatim definitif yang kabarnya dilaksanakan 15 Juli 2022.
Politisi PKB itu mengatakan, posisi Sekdaprov definitif sangatlah strategis termasuk dalam berbagai program Pemprov Jatim. Apalagi, sebentar lagi akan ada pembahasan P-APBD Jatim 2022.
Sebab, yang terpilih sudah pasti melalui berbagai hasil penilaian dan semacamnya.
"Semoga menjadi Sekda terbaik dalam rangka membangun reformasi birokrasi agar Pemprov Jatim menjadi teladan bagi 38 kabupaten/kota," terangnya.
Dia berharap, Sekdaprov Jatim yang baru dapat bersinergi baik dengan kalangan legislatif sebagai bagian dari pemerintahan daerah.
"Kami berharap Sekda definitif menjadi harapan baru terkait dengan berbagai upaya di Pemprov Jatim," pungkas Gus Ubaid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika